Tuesday, June 21, 2011

Pemikiran John Locke

Jadi penggemar di Facebook ...
Bagikan artikel ini ..
Betrand russel dalam bukunya History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Erliest Times to the Present Day
, yang telah diterjemahkan oleh pustaka pelajar menyebutkan bahwa Locke dapat dianggap sebagai pendiri empirisme, yakni doktrin yang menyebutkan bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman[1].

Dengan demikian pengetahuan bagi John Locke adalah yang bersifat empiris. Empirisme dibangun di atas suatu prinsip tunggal dan serba guna: semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Pengalaman memberi ktia sensasi-sensasi, Locke berargumen, dan dari sensasi-sensasi ini, pengertian kita memungkinkan kita memperoleh berbagai macam ide baru dan lebih kompleks. Semua pengetahuan kita berasal dari perasaan-perasaan dan refleksi kita terhadap cara-cara pikir kita beroperasi pada sensasi[2].

Teori Pengetahuan John Locke

Seorang penganut empirisme biasanya berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Sifat-sifat yang menonjol dari jawaban ini dapat dilihat bila kita memperhatikan pertanyaan seperti “bagaimanakah orang mengetahui es membeku?” jawaban kita tentu akan berbunyi, “karena saya melihatnya demikian itu”, atau “karena seorang ilmuwan memang telah melihatnya demikian”. Sama halnya dengan itu, terhadap pertanyaan “bagaimana mengetahui Caesar telah dibunuh?”, maka jawaban kita akan berbunyi, “Karena seseorang yang ada di tempat itu dan melihat kejadian tersebut, telah menerangkannya demikian”. Secara demikian dapat dibedakan dua macam unsur: ‘yang-mengetahui’ dan yang-diketahui’. Orang yang mengetahui merupakan subjek yang memperoleh pengetahuan dan dikenal dengan suatu perkataan yang menunjukkan seseorang atau suatu kemampuan[3].

Unsur lain yang dapat kita bedakan dalam jawaban terhadap pertanyaan “Bagaimana orang mengetahui bahwa es itu membeku?” ialah keadaan kita bersangkutan dengan ‘melihat’ atau ‘mendengar’ atau suatu penglaman inderawi yang lain. Bagaimanakah kita mengetahui api itu panas? Dengan menyentuh suatu barang dan mempoeroleh pengalaman yang kita sebut ‘panas’. Bagaimanakah kita mengetahui apakah panas itu? Dengan mempergunakan alat inderawi peraba. Dengan kata lain, pertanyaan “Bagaimanakah anda mengetahui dan memperoleh pengetahuan?” dijawab dengan menunjukkan pengalaman inderawi yang sesuai.

Pengetahuan diperoleh dengan perantaraan indera. John Locke mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan atau kertas yang kosong (tabula rasa), dan di dalam buku catatan itulah dicatat pengalaman-pengalaman inderawi. Menurutnya, seluruh sisa pengetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan serta membandingkan ide-ide yang kita diperoleh dari penginderaan dan refleksi pertama-tama dan sederhana tersebut.

John Locke membaca dan mengagumi karya-karya Descartes, namun demikiah ia tidak setuju atas argumen Descartes bahwa perngetahuan dapat diperoleh secara a priori[4]. Dengan kata lain, Locke tidak berpikiran sama dengan rasionalisme Descartes bahwa pengetahuan dapat diperoleh dengan berdasar teori tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya. Karena bagi Locke yang beraliran empirisme berpendapat bahwa pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengalaman melalui perantaraan inderawi. Dalam karya John Locke yang terkenal, An Essay Concerning of Human Understanding, mengungkapkan bahwa tidak ada ide atau prinsip bawaan sejak lahir sebagaimana pandapat yang diungkapkan oleh Plato, Descartes dan filosof-filosof skolastik.

Ide-ide kita berasal dari dua sumber, yakni indera dan persepsi hasil kerja pikiran kita, yang bisa disebut “internal indera”. Karena kita hanya dapat berpikir dengan ide-ide, dan karena semua ini berasal dari pengalaman, maka jelaslah bahwa tidak ada pengetahuan kita yang mendahului pengalaman, dan dengan demikian kebenaran dan kenyataan kita persepsi melalui pengalaman dan bukan bersifat bawaan. Sedangkan persepsi menurut locke adalah langkah pertama menuju pengetahuan dan ceruk dari semua isinya[5].

Ia memandang akal sebagai sejenis tempat penampungan, yang secara pasif yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Ini berarti semua pengetahuan kita betapapun rumitnya dapat dilacak kembali sampai kepada pengalaman-pengalaman inderawi yang pertama-tama, yang dapat diibaratkan sebagai atom-atom yang menyusun objek-objek material. Apa yang tidak dapat atau tidak perlu dilacak kembali secara demikian itu bukanlah pengetahuan, atau setidak-tidaknya bukanlah pengetahuan mengenai hal-hal faktual[6].

Ajaran Etika John Locke

Etika merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah predikat-predikat nilai ‘betul’ dan ‘salah’ dalam arti ‘susila’ dan ‘tidak susila’. Etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut baik[7]. Ketika banyak filsuf tradisional dan filsuf jerman dan prancis yang beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh asas-asas moral atau etika yang bersifat a priori dan universal, John Locke hadir dengan pendapat yang bertentangan dengan mereka. Locke menentang gagasan itu dengan menegaskan bahwa yang menenukan tindakan-tindakan kita bukanlah asas-asas universal, melainkan sesuatu yang berasal dari pengalaman inderawi yakni rasa nikmat dan rasa sakit.

Sesuatu yang menyenangkan kita sebut ‘baik’, sedangkan sesuatu yang menyakitkan kita sebut ‘jahat’. Sebaliknya, sesuatu yang secara moral baik tentu akan menghasilkan kenikmatan dan kebahagiaan, sedangkan yang secara moral jahat akan menghasilkan penderitaan[8].

Oleh karena itu ajaran etika yang dijelaskan locke adalah mengenai bagaimana manusia berprilaku dan bagaimana meraka seharusnya berprilaku. Locke menegaskan bahwa setiap orang pasti selalu digerakkan semata-mata oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan atau kebahagiaan[9]. Dan mengenai perbuatan baik dan buruk, tampaknya, Locke mempercayai ajaran tentang pahala dan hukuman akhirat. Tuhan telah menetapkan aturan-aturan moral tertentu; mereka yang mengikutinya akan masuk surga dan yang melanggarnya akan masuk neraka.

Dalam menjalani kehidupan ini, Locke menetapkan lima nilai yang patut diraih:

1. kesehatan, yang memungkinkan kita untuk menikmati segala sesuatu dengan panca indera kita.
2. nama baik atau kehormatan, atau kenikmatan dari pengakuan sosial.
3. pengetahuan, yang juga memungkinkan kita untuk mengubah-ubah objek kenikmatan.
4. berbuat baik, yaitu tindakan yang menguntungkan dan memberi kenikmatan.
5. dan yang terakhir harapan akan kebahagiaan abadi[10].

Tentang Nama-nama Substansi

Pandangan Locke mengenai substansi berusaha menolak doktrin skolastik tantang esensi.

Substansi ialah sesuatu yang mendasari atau mengandung kualitas-kualitas serta sifat-sifat kebetulan yang dipunyai suatu benda. Seperti kertas, kertas tersebut mempunyai kualitas-kualitas yang tertentu, namun kertas itu tidak kelihatan sebagai kualitas-kualitas itu. Jika bentuk kertas itu diubah, maka kertas tadi tetap merupakan kertas. Karena itu yang dinamakan kertas, bukan bentuknya, atau warnanya, atau sesuatu kualitas yang lain yang dapat ditangkap oleh indera. Yang dinamakan kertas ialah substansinya, yaitu kertas.

Kualitas suatu objek, adanya tergantung pada substansi, yakni sesuatu yang mendasarinya. John Locke menunjukkan bahwa kita tidak akan dapat langsung mengetahui suatu substansi secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Karena itu, ia menamakan substansi terdalam itu sebagai ‘sesuatu yang saya tidak tahu apa’[11].

Konsep substansi, menurut John Locke, sebagai buah pikiran, tetapi menjadi kabur bila diterapkan pada barang kongkret. Sebetulnya hanya sebuah “nama” yang menandai adanya beberapa sifat yang selalu tampil bersama-sama. Kita tak dapat membayangkan sifat-sifat tadi (sine re substance). Tetapi substansi itu sendiri tak dapat kita kenal[12].

Ajaran Politik John Locke

Jika Hobbes menganggap manusia itu sebagai manusia yang sering mengalami perang antar sesamanya, dalam The Second Treatise of Government Locke membayangkan keadaan asali manusia sebagai sebuah firdaus. Dalam keadaan yang damai itu, manusia hidup bermasyarakat dengan diatur oleh hukum-hukum kodrat dan masing-masing individu memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas, dan dalam keadaan yang demikian terdapat kesamaan dan kebebasan.

Negara, menurut Locke dibutuhkan untuk mempertahankan keadaan asali yang bebas dan indevenden itu dalam masyarakat lewat kontrak sosial yang diadakan oleh setiap individu. Inilah gagasan Locke mengenai asal usul berdirinya sebuah Negara. Locke menetapkan bahwa pemerintahan merupakan hasil sebuah kesepakatan, dalam hal ini kontrak sosial dan murni merupakan urusan duniawi, serta bukan sesuatu yang ditetapkan otoritas suci[13].

Pemerintahan yang terbentuk dibatasi oleh hukum-hukum dasar tertentu. Hukum-hukum itu melarang pemerintah merampas hak individu atau hak milik. Karena tujuan pertama dan utama dari orang-orang yang bersatu dalam sebuah Negara, dan menempatkan diri mereka di bawah pemerintahan adalah penjagaan harta milik mereka. Locke menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi tidak dapat mengambilalih hak milik seseorang tanpa persetujuan si pemilik.

Fungsi pokok pemerintah adalah menjaga hak milik pribadi[14]. Agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tentu saja untuk tidak menjadi otoriter, tirani, maupun totaliter, Locke menerapkan konsep atau doktrin Trias Politika. Trias Politika merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan atau functions tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahangunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dan dengan demikian diharapkan hak-ahak asasi warga Negara lebih terjamin.

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke serta filsuf lain yakni Montesquieu. Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government yang ditulis sebagai kritik atas kekuasaan absolut raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688. Menurut Locke kekuasaan Negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif[15]. Yang masing-masing terpisah satu sama lain sekaligus menjadi cheks and balaces.

Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang; kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang Dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan Negara dalam hubungan dengan Negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya yang dewasa ini disebut hubungan luar negeri.

Doktrin bahwa fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah harus tetap dipisahkan mengemuka di Inggris dalam serangkaian penolakan terhadap Stuarts, dan jelas dirumuskan oleh Locke, setidaknya dalam kerangka legislatif dan eksekutif. Legislatif dan eksekutif harus dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika ia berbicara mengenai legislatif yang dia maksudkan adalah parlemen dan yang dia maksud dengan eksekutif adalah raja.

Locke tidak memisahkan pengadilan sebagai lembaga kekuasaan yang beriri sendiri, karena baginya kekuasaan eksekutif selain menjalankan undang-undang, ia termasuk juga di dalamnya kekuasaan untuk mengadili[16]. Locke memandang mengadili itu sebagai uitvoering, yaitu termasuk sebagai pelaksana undang-undang. Pada zamannya, hakim dapat diberhentikan oleh sang raja. Oleh karena itu banyak hakim yang cenderung memenjarakan musuh-musuh raja dan membebaskan kroni-kroninya. Setelah terjadi Revolusi, para hakim tidak dapat diberhentikan begitu saja oleh sang raja kecuali ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Apa pun kemungkinannya, bila prinsip pengawasan dan pertimbangan (cheks and balances) diberlakukan maka pengadilan menjadi cabang mandiri ketiga dari pemerintahan setelah legislative dan eksekutif. Contoh yang paling mencolok adalah Mahkamah Agung Amerika Serikat, Negara yang secara penuh menerapkan prinsip Locke tentang pembagian kekuasaan dimana presiden dan kongres sepenuhnya saling bergantung, sedangkan Mahkamah Agung tidak bergantung pada keduanya.

Catatan Kaki

[1] Betrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, Penerjemah Sigit Jatmiko, dkk, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002) hal. 799

[2] Robert C. Solomon dan Kathleen M. Higgins, Sejarah Filsafat, (Bentang, Yogyakarta: 2002), hal. 353, terjemahan Saut Pasaribu judul asli History of Philosophy.

[3] Louiss O. Kattsof, Elements of Phylosophy, Pengantar Filsafat, alih bahasa: Soejono Soemargono (Tiara Wacana, Yogyakarta: 2004) hal. 132-133

[4] F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche (PT. Gramedia Pustaka, Jakarta: 2007) hal. 75

[5] Betrand Russell, loc cit.

[6] Louiss O. Kattsof, loc. cit.

[7] Louiss O. Kattsof, op. cit. hal. 341

[8] Budi Hardiman, op. cit, hal. 80

[9] Betrand Russell, op cit. hal. 803-804

[10] Budi Hardiman, loc. Cit.,

[11] Louiss O. Kattsof, op. cit., hal. 52

[12] C.A. Van Peursen, Orientasi di Alam Filsafat, diterjemahkan: dick Hartoko, (Gramedia, Jakarta: 1989), Hal. 74 judul asli Filosofische Orientatie, Gramedia.

[13] Betrand Russell, op cit., hal. 824

[14] Budi Hardiman, op. cit., hal. 81

[15] Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008), hal. 282

[16] Berbeda dengan Montesquieu yang memandang pengadilan (yudikatif) sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam eksekutif. Sebaliknya, oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif.

1 comments:

Mad solihin said...

maksih infonya

Post a Comment