Monday, June 6, 2011

Implementasi Perda Syariah di Beberapa Daerah di Indonesia

Jadi penggemar di Facebook ...
Bagikan artikel ini ..
Fenomena bertebarnya formalisasi syari’at islam merupakan hal yang menarik untuk diikuti. Secara implisit timbul kesan bahwa seolah-olah umat islam tidak mempunyai banyak pilihan selain untuk menegakkan syari’at islam dalam kehidupan mereka dalam berbagai persoalan. Syari’at islam diyakini oleh sebagian umat islam sebagai panacea (menuntaskan segala krisis bangsa) yang mampu menyembuhkan dari berbagai penyakit, khususnya yang disebabkan oleh ekonomi dan politik.[1] Kemudian juga tidak terlepas dari keyakinan umat islam bahwa dengan menjalankan syari’at islam, mereka telah melaksanakan ajaran islam secara kaffah.

Topo santoso menjelaskan bahwa fenomena penegakan syari’at islam merupakan kesadaran umat islam atas banyaknya penggunaan hukum dari barat yang berasal dari akal.[2] Sementara hukum islam tidak terlepas dari penggunaan al-Qur’an dan Sunnah nabi sebagai sumber hukum yang absolut.

Pemunculan syari’at islam di tengah ruang public melalui perda-perda tersebut dimaksudkan agar islam tampil lebih ekspresif. Legalisasi islam melalui perda syari’at islam ini merupakan gejala baru. Para pengusung syari’at islam menempuh cara ini setelah gagal menjadikannya sebagai agenda nasional melalui amendemen Pasal 29 tahun 2002. Dengan mengunakan syari’at islam, umat islam percaya bahwa ia dapat memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia, yakni agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan mereka.

Konsekuensi dari kebutuhan dasar tersebut, umat islam memandang wajib ditegakannya syari’at islam untuk melindungi kebutuhan itu. Penegakan syari’at islam itu dilakukan melalui formalisasi syari’at dengan membentuk undang-undang atau peraturan daerah. Penulis menyadari bahwa formalisasi syari’at memang bukan sesuatu yang buruk, tetapi kita tidak mesti menerima begitu saja.

Tuntutan formalisasi syari’at seharusnya dibarengi dengan pemaknaan lebih modern terhadap syari’at. Hal yang terjadi hingga kini, syari’at islam dipandang hanya menjadi sebuah identitas kulit luar seorang muslim, tidak diikuti pemaknaan mendalam terhadap islam. Umat islam hanya mengadopsi konsep hukum islam di timur tengah sebagai cara untuk menegakan hukum Tuhan di muka bumi.

Kita sebagai umat islam harus bersikap kritis, selama orde baru masyarakat Indonesia mengalami ketidakbebasan dalam berbagai hal. Reformasi dilakukan untuk mewujudkan kebebasan tersebut. Apakah jika umat islam di Indonesia menerapkan syari’at islam akan terus menjaga semangat kebebasan yang dicanangkan pada masa reformasi atau justru mengekang kebebasan seperti zaman Orde Baru? Kemudian apakah penegakan syari’at islam itu sesuai dengan kemajemukan di Indonesia?

Apakah Syariat Islam sebagaimana yang diterapkan di beberapa daerah sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan universal? Apa konsekuensi dari penerapan syari’at islam? Selanjutnya juga apa yang bisa dilakukan dengan menegakan syari’at islam itu? Makalah ini merupakan telaah terhadap penerapan perda-perda syari’at, yang akan sedikit banyak mengupas persoalan tersebut. Sekaligus menjelaskan implementasi dari penerapan syari’at islam serta pergerakanya di beberapa daerah di Indonesia.

Pengertian Syari’at Islam

Secara etimologis, kata syari’at berasal dari bahasa arab syari’ah yang berarti “jalan ke mata air”. Akar kata dari syari’ah adalah syara’a yang bermakna “yang ditetapkan atau didekritkan”.[3] Pengertian Syariat Islam sering disamakan dengan pengertian fiqh dan hukum Islam. Kata ini juga disebut beberapa kali dalam al-Qur’an sehingga memantapkan umat islam dalam penegakan syari’at islam sebagai pengganti hukum konvensional[4].

Posisi syari’at islam di mata sebagian pemeluknya memainkan peranan penting. Mereka percaya, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam pendahuluan, syari’at islam dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Sekalipun tanpa pengujian lebih lanjut, kecenderungan dalam menafsirkan syari’at islam secara luas ini tetap muncul di dunia islam dan menjadi perdebatan antara mereka yang pro dan kontra. Padahal syari’at islam bukanlah keseluruhan islam itu sendiri, melainkan hanya berupa sebuah interpretasi dari sejumlah ulama atas pemaknaanya terhadap teks al-Quran dan Hadith.

Pada umumnya, syari’at islam diklasifikasikan ke dalam dua hal, dalam hal ibadah dan aplikatif. Dalam persoalan ibadah, syari’at islam mengatur segala aspek yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian aplikatif dari syari’at islam ini mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara horizontal, sesama manusia sebagai warga negara dan benda, serta vertikal, terhadap penguasa atau pemimpinnya[5].

Banyak kelompok yang mengatasnamakan islam ingin menerapkan syari’at islam. Masing-masing dari kelompok tersebut menawarkan penekanan yang berbeda dalam mencapai keinginanya. Meskipun demikian mereka sama-sama ingin menegakan syari’at islam, ada kelompok yang hanya memberlakukan syari’at islam sebatas formalisasi syari’at sebagai perundang-undangan di Indonesia serta kelompok yang menginginkan berdirinya khilafah islam dengan mengusung syari’at islam.[6]

Keberagamaan di Indonesia yang majemuk menjadi tantangan berat bagi pengadvokasian syari’at islam. Umat islam tidak seharusnya menerapkan syari’at islam namun di sisi lain menghapus budaya yang melekat disetiap daerah. Terdapat persoalan penting dalam penerapan syari’at islam tersebut yakni membangun wajah syari’at islam yang cenderung ‘kearab-araban’ menjadi sebuah hukum yang elegan, fleksibel, dan tidak menakutkan dalam menghadapi persoalan sosial yang cenderung berubah-ubah.[7]

Implementasi Syari’at Islam

Setelah tumbangnya rezim orde baru, gelombang demokrasi begitu menggelegar. Banyak lapisan kalangan berani menyuarakan aspirasinya tanpa takut seperti zaman orde baru. Kondisi ini membuat kalangan islam fundamentalis juga menyuarakan aspirasi mereka secara lebih terbuka bahkan terkesan vulgar, salah satunya adalah penerapan syariat islam di Indonesia.

Kemudian juga tidak terlepas dari upaya yang dilakukan beberapa parpol yang melempar wacana seputar formalisasi syari’at islam dengan berupaya mengembalikan piagam Jakarta ke dalam konstitusi Indonesia. Serta diperkuat oleh ormas-ormas islam seperti Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, dan Majelis Mujahidin Indonesia yang terus menyeru dan mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan formalisasi syari’at islam dalam segala aspek kehidupan, terlebih telah diterapkanya syari’at islam dalam birokrasi kepemerintahan seperti di Aceh.[8]

Daerah lain seperti Cianjur, Tasikmalaya, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Pamekasan dan daerah lainya pun tengah mengambil persiapan untuk meformalisasikan syari’at Islam meskipun usaha tersebut telah banyak ditolak oleh sejumlah LSM.

Ada dugaan bahwa penerapan syari’at islam seperti Aceh, telah menjadi pemicu menjamurnya tuntutan perda-perda bernuansa syariah sebagai aturan khusus untuk daerah-daerah yang sesuai dengan syari’at islam.[9] Penerapan syari’at islam di Aceh, menurut Daniel E. Priece, telah sampai pada level keempat (jinayah). Daniel E. Priece menerapkan sebuah kriteria penerapan syari’at islam ke dalam beberapa level, penerapan syari’at islam di Aceh telah melampaui level pertama (hukum keluarga), level kedua (hukum ekonomi), serta level ketiga (praktik ritual keagamaan)[10]. Pada level kelima syari’at islam menjadi dasar negara yang tidak ditempuh di Aceh.

Umumnya penerapan syari’at islam hanya sampai pada pemberlakuan pakaian islami, pengelolaan zakat, infak, dan shedekah (level kedua). Namun, Jika merujuk pada kriteria diatas, penerapan perda syari’at islam di berbagai daerah di Indonesia kecuali Aceh sampai dalam satu tingkat ke level ketiga (praktik ritual keagamaan). Pengaturan praktik ritual keagamaan dalam formalisasi sebuah perda cenderung bervariasi, mulai dari jum’at khusyuk, syarat bisa baca tulis al-Qur’an, sampai dengan menutup warung/toko saat shalat berlangsung.

Pengecualian terhadap Aceh terutama kabupaten Bireun karena di daerah ini telah sampai pada penerapan hukuman cambuk bagi para pelaku perjudian.[11] Mereka yang dikenakan hukuman tersebut beragam, ada yang dikenakan hukuma cambuk enam sampai tujuh kali, bahkan ada yang sekaligus membayar denda. Hukuman cambuk dilakukan dengan menggunakan rotan berdiameter 0,75 cm sampai dengan 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan di halaman masjdi Bireun selepas shalat jum’at yang dihadiri oleh banyak orang termasuk dokter yang ditunjuk serta jaksa penuntut umum.[12]

Terkait dengan sistem demokrasi, penerapan perda baik yang bernuansa syari’at atau pun bukan, seharusnya dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat umum. Banyak dari penerapan perda khususnya perda syari’at islam tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini terlihat dalam penerapan perda syaria’at islam di kabupaten Bima, dari lima perda syari’at islam yang telah diterapkan hanya satu diantaranya yang diketahui dengan baik oleh masyarakat, yakni perda jum’at khusuk. Kemudian perda lainya tidak banyak diketahui oleh mereka.[13]

Di kota Tangerang terdapat dua perda yang bernuansa syari’at islam, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelanggaran peredaran minuman keras dan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Secara umum, perda pelarangan peredaran minuman keras belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, namun perda kedua sempat menjadi kontroversi dalam masyarakat. Dalam perda kedua tersebut terdapata penyebab yang melarang dan membatasi kaum perempuan untuk beraktifitas di luar rumah pada malam hari di jam-jam tertentu.[14] Perda tersebut memunculkan aksi penangkapan terhadap perempuan yang berkeliaran pada waktu yang tidak wajar. Dalam suatu kasus, pernah terjadi salah tangkap yang dilakukan oleh aparat keamanan. Setelah dikonfirmasi ternyata perempuan tersebut hanya pulang agak larut dari tempat kerjanya.

Tokoh lokal Aceh, Khairudin Nur, menyebutkan bahwa munculnya penerapan syari’at islam di beberapa daerah khususnya Aceh secara umum merupakan sebuah kamuflase elit politik di Aceh. Kamuflase dilakukan guna mengalihkan perhatian masyarakat dari kesengsaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial lainya.[15] Dengan demikian, perhatian masyarakat hanya akan beralih pada romantisme historis serta nilai positif penerapan syari’at islam di daerahnya. Hal lain seperti kegagalan elit politik dalam persoalan ekonomi dan korupsi tidak menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Pada dasarnya, perda-perda yang bernuansa syari’at islam seperti larangan perjudian, pelacuran, dan minuman keras telah diatur dalam KUHP. Sehingga tidak ada bedanya antara perda syari’at islam dengan hukum konvensional atau sekuler yang telah digunakan sejak orde baru. Segala sesuatu yang telah dilakukan di berbagai daerah dalam penerapan perda syari’at islam tidak lebih dari sebuah upaya menjadikan living norm sebagai living law.[16] Perbuatan tersebut sudah dinyatakan tercela secara moral. Fungsi dari penerapan perda syari’at islam itu hanya sebatas mempertegas apa yang telah menjadi budaya lokal.[17] Hal ini sama saja dengan mengubah wilayah yang sebetulnya merupakan pendukung menjadi sesuatu yang bersifat inti, yang bukan wajib menjadi wajib.

Secara universal, Indonesia telah menjamin kebebasan beragama yang termaktub dalam konstitusi serta berbagai perundang-undangan. Seperti dalam Pasal 28E UUD 1945 ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Tidak hanya kebebasan beragama, konstitusi Indonesia pun melindungi setiap agama dari perlakuan diskriminatif agama tertentu atas dasar apa pun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas sikap diskriminatif tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945 ayat 2.[18]

Secara normatif, perda syari’at islam hanya berlaku kepada orang islam saja. Perda ini tidak menerapkan prinsip yang sama di mata hukum kepada semua masyarakat, jelas sangat diskriminatif. Perda syari’at islam juga mengancam kebebasan, karena tidak ada satu daerah di Indonesia yang penduduknya homogen, seratus persen beragama islam.[19] perbedaan hukum publik dalam suatu wilayah tertentu dengan wilayah lainya membuat seorang warga negara tidak diperlakukan sama di mata hukum, padahal ia masih dalam satu wilayah negara.

Penerapan perda syari’at islam juga hanya mengacu pada satu mazhab tertentu dalam islam. Tentu saja hal ini berarti membatasi seseorang untuk memeluk mazhab (mazhab minoritas) yang berbeda dengan mazhab dalam penerapan syari’at islam (mazhab mayoritas). Mazhab minoritas akan cenderung dieleminasi keberadaannya berkaitan dengan dalam penerapan suatu hukum.

Penerapan dari perda syari’ah akan cenderung melakukan diskriminasi terhadap agama tertentu. Serta tidak jarang perda syari’at islam itu juga membelenggu kebebasan terhadap non-muslim. Kelompok non-muslim sangat rentan menjadi korban dari penerapan perda syari’at islam, hal ini telah terjadi di kabupaten Cianjur. Seorang perempuan non-muslim mengaku dipaksa untuk mengenakan pakaian muslimah di kantor setiap hari jum’at. Kejadian ini tidak hanya terdapat pada satu tempat saja, melainkan di berbagai tempat seperti seorang karyawati di kantor pos, seorang guru sekolah negeri serta seorang siswi sebuah SMU di Cianjur.

Bagi siswi yang menolak menggunakan pakaian muslimah (jilbab) mereka harus mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa ia seorang non-muslim. Sedangkan bagi guru, mereka tidak mendapat keringanan karena gurulah yang mewajibkan untuk mengenakan pakaian muslimah pada hari jum’at. Sejumlah minoritas muslim juga pernah dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka di mana terdapat mayoritas penduduknya adalah muslim.

Sikap diskriminatif perda syari’at islam terhadap perempuan juga terlihat dalam Pasal 6 (1) perda kota padang No. 3/2004 tentang pencegahan, pemberantasan, penindakan penyakit masyaraka yang berbunyi: “Setiap perempuan dilarnag memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsan nafsu birahi laki-laki yang melihatnya di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.” Kemudian pada ayat 2: “Pakaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini mempunyai cirri: a) memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut dampai dada; dan b) ketat atau transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh.”[20]

Selain mendiskriminasi agama tertentu, sesungguhnya penerapan syari’at islam tidak berdampak signifikan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal ini berarti perda tersebut tidak menjawab kebutuhan masyarakat dari sisi ekonomi.[21] Bahkan di Bireun sektor pariwisata mengalami penurunan yang signifikan setelah penerapan perda syari’at islam berupa hukuman cambuk kepada pelaku khalwat. Fenomena ini menepis sikap optimistis penerapan syari’at islam mampu menyejahterakan masyarakat tidak sepenuhnya benar.

Penerapan perda syari’at islam berdampak pada persoalan yang berkaitan dengan keamanan, suasana religius di kalangan masyarakat, serta peningkatan pendapatan ZIS pemerintah daerah. Penerapan syariat Islam di Aceh berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Huzaimah T Yanggo dalam situs resmi MUI, penerapan syariat Islam ini telah berhasil mengurangi perilaku tak baik yang ada di tengah masyarakat Aceh. Sebelum penerapa perda syari’at islam orang-orang yang minum minuman keras maupun bermain judi banyak terlihat di jalan-jalan tanpa ada aparat keamanan yang menertibkanya.[22]

Hal ini juga menepis anggapan skeptis terhadap penerapan perda syati’at islam yang menyatakan bahwa pemberlakuan perda tersebut tidak berdampak positif bagi mayarakat. Dengan demikian, penerapan perda bernuansa islam memiliki dampak positif dan negatif. Keduanya sama-sama terlihat dari aplikasi perda syari’at islam di masyarakat. Kalangan optimis berpendapat bahwa penerapan syaria’at islam dapat membawa kebaikan bagi masyarakat, bahkan perda syaria’at dianggap sebagai jalan keluar dari krisis multidimensi yang ada di Indonesia. Sedangkan mereka yang skeptis melihat umat islam atau masyarakat lebih membutuhkan aturan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar pemberlakuan nilai-nilai keagamaan yang diformalkan.[23]
Penutup

Maraknya gerakan formalisasi Syari'at Islam di berbagai daerah di Indonesia ke dalam bentuk Perda berbasis Syari'at Islam bukanlah tanpa konteks tertentu. Penelusuran atas berbagai kecenderungan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa lahirnya gerakan ini terkait dengan buruknya pelayanan negara akibat proses reformasi yang tak terkontrol. Oleh karena itu, ketika muncul tawaran ideologi alternatif berbasis Islam mampu mengajarkan kebaikan, maka wacana penerapan syari'at Islam ini direspon sebagai antitesis bagi hegemoni negara pasca Orde Baru yang mulai menurun intensitasnya atas masyarakat sipil.

Perda syari’at islam merupakan sebuah upaya islamisasi dalam tingkat lokal, sebuah usaha untuk mengontuksi masyarakat lokal melalui otoritas politik setempat. Mereka yang mengusung islamisasi ruang publik muncul sebagai respon ‘secara paksa’ atas ketidakpastian hukum serta penurunan moral masyarakat. Terlebih sikap negara yang cenderung mendiamkan pelanggaran HAM akibat dari penerapan perda syari’at islam menimbulkan dugaan bahwa pemerintah mendukung perda ini. Hal ini berbahaya terkait dukungan Indonesia di tingkat internasional dalam HAM dan pluralisme.

Di tingkat nasional, perda-perda yang bernuansa agama jika dibiarkan akan menjadi penyebab munculnya disintegrasi bangsa. Perda-perda bernuansa islam akan dilawan dengan perda yang berasal dari agama lainya tentu hal ini akan memunculkan sekat-sekat di tiap daerah, seperti wacana perda kota injil di manokwari. Butuh lebih dari sekedar sikap tegas pemerintah dalam menindak setiap pelanggaran terhadap HAM, jika perlu pemerintah harus membatalkan perda-perda syari’at islam yang bertentangan dengan HAM serta yang mengancam disintegrasi bangsa.

Footnote (Catatan Kaki)

[1] Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (Ed.), Syariah Islam dan HAM: Dampak perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim, (CSRC UIN Jakarta: 2007), Hal. 113.
[2] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana; Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda, (Gema Insani, Jakarta: 2003), hal. 85.
[3] Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, Politik syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria, (Pustaka Alvabet, Jakarta: 2004), hal. 2.
[4] Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Al-Quran dan as-Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan manusia. Syariat Islam sampai saat ini sebenarnya mempunyai tiga pengertian. Pertama, sebagai keseluruhan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kedua, keseluruhan teks-teks al-Quran dan Sunnah yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah. Ketiga, pemahaman para ahli terhadap hukum yang berasal dari wahyu Allah dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah. Pemahaman yang ketiga ini disebut fiqh. Karena melibatkan daya pikir dan analisis, terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu. Kesarjanaan Islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahaman dalam bentuk aliran yang disebut mazhab fiqh, Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia (Khairul Bayan, Jakarta: 2004), Hal. 42-43.
[5] Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, Politik syariat Islam, Hal. 2.
[6] Afadlal, dkk, Islam dan Radikalisme di Indonesia, Endang Turmudi dan M. Riza Sihbudi (Ed.), (LIPI, Jakarta: 2004), hal. 153.
[7] Maksun, Formalisasi Syariat Islam dalam Konteks Kekinian, http://islamlib.com/id/artikel/formalisasi-syariat-islam-dalam-konteks-kekinian. Diakses pada tanggal 02-04-2011 pukul 18.30 WIB.
[8] Yusdani, Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi di Indonesia, Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006, Hal. 193.
[9] Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani (Ed.), Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari’ah, (Nalar, Jakarta: 2009), Hal. 31.
[10] Rusdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi, (Logos, Jakarta: 2003), Hal. 227-228.
[11] Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (Ed.), Syariah Islam dan HAM, Hal. 127.
[12] Ibid.
[13] Perda lainya yakni perda zakat, infak dan sedekah. Lihat Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (Ed.), Syariah Islam dan HAM, Hal. 117.
[14] Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (Ed.), Syariah Islam dan HAM, Hal. 119.
[15] Ibid, Hal. 138.
[16] Ibid, Hal. 131.
[17] Ibid.
[18] Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani (Ed.), Gerakan Kebebasan Sipil, Hal. 26.
[19] Ibid, Hal. 32.
[20] Ibid, Hal. 34.
[21] Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (Ed.), Syariah Islam dan HAM, Hal. 139.
[22] Lihat http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=126:penerapan-syariat-islam-berdampak-positif-&catid=1:berita-singkat&Itemid=92. Diakses pada tanggal 13-04-2011, pukul 07.15 WIB.
[23] Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (Ed.), Syariah Islam dan HAM, Hal. 140.

0 comments:

Post a Comment